Motion Aid
FIND THE RIGHT SOLUTIONS

Not sure what you need? Follow the steps below.


Vendor Penyedia Ramp, Lift Tangga, Untuk Gedung Bangunan Ramah Disabilitas

Vendor penyedia ramp, lift tangga, serta peralatan aksesibilitas lainnya disediakan oleh MotionAid. Perusahaan yang bergerak di bidang kebutuhan mobilisasi untuk penyandang disabilitas dan lansia ini, sudah berdiri sejak tahun 2010 melalui PT. Hidup Berkat Rahmat Anugerah.

Sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam meningkatkan aksesibilitas serta kemudahan bagi rekan kaum disabilitas, khususnya yang juga menggunakan kursi roda. Perusahaan kami selaku vendor penyedia aksesibilitas, dapat memberikan solusi produk yang tepat untuk diimpelementasikan di area-area yang tentunya sudah diwajibkan berdasarkan perundang-undangan dan juga peraturan daerah, dimana area tersebut harus ramah terhadap kaum disabilitas atau lansia.

Mengutip dari PERDA DKI Jakarta no 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, disampaikan bahwa:

 

BAB 1. Pasal 1. Ayat 14
Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk
penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan
dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB 2. Pasal 4. Butir b.
Ruang lingkup perlindungan penyandang disabilitas, meliputi:
a. kesamaan kesempatan;
b. aksesibilitas;
c. rehabilitasi;
d. pemeliharaan taraf kesejahteraan; dan
e. perlindungan khusus

BAB V Pasal 44.
(1) Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan
masyarakat, WAJIB menyediakan aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas.
(2) Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menciptakan
keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang
disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
(3) Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk
kegiatan yang melibatkan langsung dan/atau tidak langsung bagi
penyandang disabilitas.

BAB V. Pasal 45.
Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44, berbentuk:
a. fisik; dan
b. non fisik

BAB V. Pasal 46.
Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 huruf a. dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang
meliputi:
a. aksesibilitas pada bangunan umum;
b. aksesibilitas pada jalan umum;
C. aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman; dan
d. aksesibilitas pada angkutan umum.

BAB V. Pasal 47.
(1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 huruf a, baik yang diselenggarakan pemerintah
maupun swasta dengan menyediakan :
a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
b. pintu, ramp, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
C. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
d. toilet;
e. tempat minum;
f. tempat telepon;
g. peringatan darurat; dan
h. tanda-tanda.

(2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 huruf b. dilaksanakan dengan menyediakan:
a. akses ke, dan dari jalan umum;
b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
c. jembatan penyeberangan;
d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
I. terowongan penyeberangan.

(3) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c. dilaksanakan
dengan menyediakan:
a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman
umum;
b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
c. tempat duduk/istirahat;
d. tempat minum;
e. tempat telepon;
f. toilet; dan
g. tanda-tanda.

(4) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 huruf d, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun
swasta dengan menyediakan:
a. ramp;
b. tempat duduk; dan
c. tanda-tanda.

BAB V. Pasal 49.
(1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas
aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
(2) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum
dilengkapi aksesibilitas dan belum standar, WAJIB dilengkapi dan
disesuaikan dengan standar yang ditetapkan

BAB XVII. Pasal 98
Setiap orang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas di bangunan gedung dipidana sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta mengutip juga PERMEN (Peraturan Menteri) PUPR No 14 tahun 2017 perihal “Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung”

Pasal 1.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

5. Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah penyediaan fasilitas pada bangunan gedung dan lingkungan yang sesuai kebutuhan seluruh kelompok usia dan kondisi keterbatasan fisik, mental, dan intelektual, atau sensorik berdasarkan fungsi bangunan gedung untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung dalam beraktivitas pada bangunan gedung.

6. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang.

7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya

9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Bebas Halangan (barrier free) adalah kondisi bangunan gedung dan lingkungan tanpa hambatan fisik, informasi, maupun komunikasi sehingga semua orang dapat mencapai dan memanfaatkan bangunan gedung dan lingkungannya secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri.

Pasal 9
(1) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi tersedianya Fasilitas dan Aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

(2) Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung harus mempertimbangkan tersedianya:
a. hubungan horizontal antar ruang/antar bangunan;
b. hubungan vertikal antarlantai dalam Bangunan Gedung; dan
c. sarana evakuasi.

Pasal 17
(1) Setiap Bangunan Gedung bertingkat harus memenuhi Persyaratan Kemudahan hubungan vertikal antarlantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa tersedianya sarana yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tangga;
b. ram;
c. lift;
d. lift tangga;
e. tangga berjalan/eskalator; dan/atau
f. lantai berjalan (moving walk).

(13) Ketentuan pemberlakuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a. Bangunan Gedung baru;
b. Bangunan Gedung eksisting;
c. Bangunan Gedung yang akan dilakukan perubahan;
d. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan; dan
e. Bangunan Gedung darurat.

Pasal 20
(1) Lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam Bangunan Gedung.
(2) Perancangan dan penyediaan lift sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
a. fungsi lift;
b. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
c. kewajiban penyediaan lift untuk setiap Bangunan Gedung dengan ketinggian bangunan lebih dari 5 (lima) lantai;
d. kewajiban penyediaan lift Penyandang Disabilitas untuk sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut;

e. kewajiban penyediaan lift penumpang/pasien dan lift penyandang disabilitas bagi Bangunan Gedung kesehatan; dan

Pasal 21
(1) Lift tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan gedung yang digunakan terutama bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 28
(1) Sarana pendukung evakuasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. rencana evakuasi;
b. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
c. pencahayaan eksit dan tanda arah;
d. area tempat berlindung (refuge area);
e. titik berkumpul; dan
f. lift kebakaran.

Pasal 34
(1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f merupakan lift yang dapat difungsikan oleh petugas evakuasi pada saat terjadi kebakaran untuk keperluan pemadaman dan evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
Lampiran II. PERMEN PUPR no 14 tahun 2017.
PENYEDIAAN FASILITAS DAN AKSESIBILITAS
HUBUNGAN KE, DARI, DAN DI DALAM BANGUNAN GEDUNG

B. Hubungan Vertikal Antarlantai dalam Bangunan Gedung
Setiap Bangunan Gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antarlantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

Sarana hubungan vertikal antarlantai meliputi:
1) tangga;
2) ram;
3) lif;
4) lif tangga;
5) tangga berjalan/eskalator; dan/atau
6) lantai berjalan (moving walk).
B.3. Lif
a. Persyaratan Teknis
1) Persyaratan Teknis Secara Umum Lif Penumpang (passenger elevator)
a) Lif penumpang merupakan sarana transportasi vertikal dalam Bangunan Gedung yang dipergunakan untuk mengangkut orang.
b) Lif penumpang harus disediakan untuk Bangunan Gedung dengan ketinggian di atas 5 lantai.
c) Bangunan Gedung dengan ketinggian 2 sampai dengan 5 lantai dapat dilengkapi dengan lif penumpang disesuaikan dengan kegiatan atau kebutuhan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
d) Lif dilengkapi dengan alat pendaratan darurat otomatis menggunakan tenaga baterai (automatic rescue device/automatic landing device) yang bila terjadi terputusnya aliran listrik, maka lif akan berhenti pada lantai terdekat dan pintu membuka secara otomatis;
e) Lif yang digunakan harus berupa lif otomatis dan dilengkapi sistem levelling dua arah.
f) Bangunan Gedung Umum tidak wajib dilengkapi dengan lif penumpang yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas apabila:
(1) telah disediakan ram yang mudah diakses; dan
(2) telah disediakan incline lift yang memenuhi standar yang berlaku dengan ketentuan untuk menghubungkan ruang berkumpul pada tempat pertunjukan umum dan memenuhi kebutuhan hunian rumah tidak sederhana diatas 1 lantai.

B.4. Lif Tangga
a. Persyaratan Teknis
1) Lif tangga dapat disediakan pada Bangunan Gedung dengan ketinggian sampai dengan 3 lantai dan perbedaan ketinggian lantai paling sedikit 4 m.
2) Lif tangga diperuntukkan terutama bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda atau lanjut usia.
3) Lif tangga dipasang pada jalur tangga di salah satu sisi dinding.

Dapat disimpulkan bahwa, berbagai macam pihak baik dari pemerintah, serta juga pengelola gedung, harus menjamin dan memastikan bahwa kesetaraan dalam bentuk tersedianya akses bagi rekan disabilitas tersedia untuk bisa diakses dengan nyaman dan aman.

Oleh karena itu MotionAid, selaku vendor penyedia ramp, lift tangga, dan berbagai macam produk aksesbilitas lainnya, akan memperkenalkan solusi dari produk-produk tepat guna yang dapat diimpelementasikan dalam rangka memenuhi kewajiban dari peraturan yang telah ada.

Apa saja produk aksesibilitas yang disediakan oleh MotionAid?
1. Ramp

Ramp portable ini akan menjadi solusi tepat serta multi guna, dapat digunakan untuk membantu kaum disabilitas dan lanjut usia, khususnya mereka yang menggunakan kursi roda.

Produk asal Eropa dengan desain dari Swedia ini, memiliki bobot yang ringan, dan dapat memiliki fitur foldable dan telescopic. Artinya ramp jinjing ini dapat dilipat menjadi pendek, dan ketika dibutuhkan untuk dijadikan lebih panjang, ramp bisa diextend dengan fitur telescopic sehingga akan cocok ketika melewati ketinggian tangga yang lebih tinggi.

Implementasi di lapangan seperti di tangga-tangga gedung, serta juga jembatan akses untuk masuk ke kereta bisa menjadi solusi yang tepat, untuk menerapkan solusi ramp jinjing ini.

2. Lift Tangga

Lift tangga ini akan sangat bermanfaat ketika dihadapkan disituasi gedung yang tidak memiliki akses lift, dan juga gedung / bangunan yang sudah jadi, dimana akan sulit untuk memodifikasi struktur bangunan untuk dipasangkan lift.

Solusi dari lift tangga ini, dapat mengangkut pengguna berikut kursi rodanya melewati tangga yang sudah ada. Relatif lebih praktis karena mesin lift tangga ini dipasangkan langsung di area tangga, dan ketika tidak ingin digunakan dapat dilipat menjadi ramping, sehingga pengguna tangga tetap bisa melewati tangga tersebut, tanpa ada nya halangan.

Lift tangga yang berasal dari Austria ini dapat dipasangkan baik di tangga lurus maupun tangga berbelok, dimana railingnya dapat mengikuti desain railing tangga gedung/ bangunan yang sudah ada.

3. Peralatan Aksesibilitas di Toilet (Grab Rail/Bar)

Perlengkapan aksesibilitas di toilet umum pada gedung / bangunan juga harus diperhatikan, dimana terdapat beberapa fasilitas penunjang seperti grab rail / grab bar, dan juga terdapat penopang disisi kiri dan atau kanan toilet, untuk memudahkan / membantu kaum disabilitas dan lanjut usia, untuk beranjak dari toilet dengan mudah dan aman.

Desain asal Scandinavia yang elegan dan juga ramping, dapat dipasangkan baik dengan sistem pengeleman, dan atau sistem pengeboran.